Amnesty Soroti Retorika Pemerintahan Prabowo dalam Menyikapi Kritik dan Aktivis
Tapakberita.com. Amnesty International Indonesia menilai pemerintahan Presiden Prabowo kerap memakai retorika permisif yang menormalisasi persoalan, termasuk saat menanggapi kritik. Penilaian itu disampaikan Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam konferensi pers rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Pola Komunikasi yang Dikritik
Retorika permisif merujuk pada gaya komunikasi yang membiarkan atau menormalisasi pernyataan maupun tindakan bermasalah. Contohnya melabeli kritik sebagai ancaman, menyangkal persoalan, atau memakai narasi yang tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.
Menurut Usman, pola itu telah berlangsung selama dua tahun pemerintahan. Ia menilai Presiden berulang kali menyudutkan aktivis dan warga yang kritis dengan label negatif, seperti antek asing, londo ireng, ndasmu, makar, dan teroris. Usman menyebut pengulangan pernyataan semacam itu sebagai upaya mengkambinghitamkan para aktivis.
Klaim Penurunan Karhutla
Usman juga menyoroti klaim Presiden bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turun drastis. Menurut dia, kondisi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan masih menunjukkan kebakaran yang mengkhawatirkan. Sumber berita tidak memuat angka luas area terbakar, jumlah titik panas, maupun periode pembandingnya.
Kritik terhadap Pernyataan Sejumlah Menteri
Selain Presiden, Usman mengkritik pernyataan beberapa pejabat kabinet. Ia menyampaikan tiga hal berikut.
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan disebut menyangkal fakta pelanggaran hak asasi manusia.
- Menteri Kebudayaan disebut menyangkal terjadinya perkosaan massal pada 1998.
- Menteri Agama disebut mengklaim tingkat kerukunan beragama tertinggi.
Menanggapi klaim kerukunan itu, Usman menyoroti pelanggaran kebebasan beragama. Ia mengutip data Setara Institute yang mencatat 221 kasus pada 2025, termasuk penolakan pembangunan gereja di Surabaya dan GKPI di Tangerang.
Penghapusan Konten Digital
Usman turut menyinggung penghapusan konten oleh pemerintah. Ia menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital menghapus ratusan konten yang berkaitan dengan peristiwa Agustus. Menurut Usman, Menteri Komunikasi dan Digital sendiri mengakui penurunan atau takedown sebanyak 486 konten. Ia memandang langkah itu sebagai bagian dari persoalan penanganan informasi oleh pemerintah.
Berita sumber tidak memuat tanggapan dari Presiden, Istana, maupun kementerian yang disebut dalam pernyataan Usman tersebut.
Sumber: Suara.com
Editorial Tapakberita.com