Kapolres Sukoharjo Dimutasi Usai Penggeledahan Ponpes, Empat Personel Dinonaktifkan dan Diperiksa
Tapakberita.com. Polri memutasi Kapolres Sukoharjo, AKBP Andhika Dharma Sena, setelah polemik penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain Andhika, tiga personel Polres Sukoharjo lainnya dinonaktifkan dan menjalani pemeriksaan etik di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/2026 tertanggal 2 November 2026.
Penggantian Pejabat
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan adanya pergantian sejumlah pejabat. Ia menyampaikannya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026). Menurut Trunoyudo, Polri memutasi tiga perwira menengah, dan salah satunya menyangkut jabatan Kapolres Sukoharjo.
Andhika dipindahkan menjadi perwira menengah di Staf Perencanaan dan Operasi (Stamaops) Polri. Jabatan Kapolres Sukoharjo kini dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra, yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali. Posisi Kapolres Boyolali diisi AKBP Christopher Adhikara Lebang, yang sebelumnya menjabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah.
Empat Personel Diperiksa
Trunoyudo menjelaskan bahwa Andhika saat ini dinonaktifkan dan menjalani pemeriksaan etik oleh Propam Polri. Pemeriksaan itu berkaitan dengan keluhan yang muncul setelah penggeledahan di Ponpes Hamalatul Quran.
Tiga personel Polres Sukoharjo lainnya juga dinonaktifkan dan diperiksa. Mereka adalah Iptu AS selaku Kasat Reserse, Ipda FA selaku Kanit Pidum, dan Ipda RAP selaku Kanit PPA.
Tindakan penonaktifan keempat personel tersebut saat ini juga masih menjalani proses pemeriksaan sebagai pertanggungjawaban peristiwa yang menjadi keluhan, khususnya bagi anak-anak santri dan juga pengasuh yang langsung terdampak pada lokasi tersebut.
Latar Belakang Penggeledahan
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, sebelumnya menjelaskan bahwa penggeledahan di Ponpes Hamalatul Quran merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan di Sukoharjo pada 12 September 2026. Dalam perkara itu, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan masih mencari seorang lainnya berinisial I. Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk lingkungan ponpes, dan kegiatan itu memunculkan keluhan dari para santri dan pengasuh pesantren.
Polda Jawa Tengah menyampaikan bahwa personel Polisi Wanita (Polwan) dilibatkan di lokasi yang ditempati santri perempuan. Penggeledahan juga disertai pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Setelah penggeledahan selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama. Polda Jawa Tengah juga menyiapkan pendampingan psikologis bersama asosiasi psikologi bagi santri yang terdampak.
Apresiasi dari Ulama Bogor
Pimpinan Majelis Burdah Miftahussalamah Bogor Ciawi, Habib Nabil bin Ridho Alhabsy, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Ia menilai respons dan evaluasi pimpinan Polri menunjukkan perhatian terhadap aspirasi masyarakat, ulama, dan lingkungan pesantren.
Menurut Habib Nabil, langkah itu mencerminkan kepemimpinan yang mau mendengar suara masyarakat. Ia juga menilai semangat Polri Bersama Masyarakat perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar slogan institusi.
Habib Nabil berharap peristiwa ini menjadi evaluasi agar Polri semakin mengedepankan pendekatan humanis, khususnya ketika berhadapan dengan lingkungan pendidikan keagamaan dan pesantren. Ia juga berharap Polri senantiasa hadir sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, serta menjadi mitra yang dekat dengan ulama dan pesantren.
Sumber: Suara.com
Editorial Tapakberita.com